Ekspor RI ke Eropa Terancam EUDR dan Berakhirnya GSP, Ini Risikonya
Jakarta — Ekspor Indonesia ke Uni Eropa (UE) menghadapi dua tantangan besar yang diperkirakan muncul pada 2027, yakni penerapan regulasi bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta berakhirnya fasilitas tarif preferensial Generalized System of Preferences (GSP). Pemerintah pun mengebut penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan, apabila IEU CEPA belum selesai diratifikasi ketika fasilitas GSP berakhir, ekspor Indonesia yang selama ini memperoleh tarif preferensial berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN). Dampaknya tidak kecil karena nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP mencapai sekitar USD 5,6 miliar.
“Kalau IEU CEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar USD 5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena,” kata Drajad kepada wartawan di kantornya, Rabu (18/11). Pernyataan itu menegaskan bahwa tenggat 2027 bukan sekadar agenda diplomasi, melainkan risiko nyata bagi pelaku usaha dan pekerja di sektor ekspor.
Drajad menjelaskan, sekitar 44 persen ekspor Indonesia ke Eropa selama ini mendapatkan fasilitas GSP. Sejumlah produk yang menikmati tarif preferensial tersebut antara lain kelapa sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, garmen, hingga alas kaki. Jika fasilitas GSP berakhir sebelum IEU CEPA berlaku, produk Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif MFN Uni Eropa. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produk ketika masuk ke pasar Eropa atau landed cost, sehingga mengurangi daya saing.
Selain soal tarif, Indonesia juga dibayangi EUDR yang menuntut produk bebas dari deforestasi dan degradasi hutan. Regulasi ini mewajibkan due diligence, ketertelusuran rantai pasok, serta data geolokasi lahan. Komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu menjadi yang paling terdampak. Pelaku usaha besar mungkin lebih siap, tetapi petani kecil dan eksportir skala menengah menghadapi tantangan biaya sertifikasi dan administrasi.
Pemerintah menilai penyelesaian IEU CEPA menjadi kunci untuk mempertahankan akses pasar sekaligus memperoleh kepastian tarif. Negosiasi dan proses ratifikasi perlu dipercepat agar tidak terjadi kekosongan preferensi. Kementerian dan lembaga terkait juga diminta menyosialisasikan persyaratan EUDR kepada daerah dan pelaku usaha, termasuk memperkuat sistem informasi lahan serta pendampingan bagi petani.
Di sisi lain, eksportir didorong melakukan diversifikasi pasar dan meningkatkan nilai tambah produk. Namun, tanpa kesiapan menghadapi EUDR dan kepastian tarif, posisi Indonesia di pasar Eropa berisiko tergeser oleh negara pesaing. Karena itu, koordinasi lintas kementerian, kesiapan data, dan percepatan IEU CEPA menjadi pekerjaan rumah bersama sebelum 2027. (Foto: Ave Airiza Gunantokumparan)













