Media Kampung, Kupang – Bupati Kabupaten Kupang Yosef Lede tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 18 November 2026. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan pemerkosaan atas laporan mahasiswi berinisial RWM (21).
Kuasa hukum Yosef Lede, Samuel Haning, mengatakan kliennya tidak hadir karena telah mengajukan perubahan jadwal pemeriksaan. “Bupati Yosef Lede yang sedianya (diperiksa Rabu) kami meminta hari Sabtu (21/11),” kata Samuel Haning.
Samuel mengeklaim Yosef Lede harus mengikuti kegiatan sidang di DPRD Kabupaten Kupang sejak Rabu hingga Jumat, 20 November 2026, sehingga belum dapat memenuhi panggilan polisi. Menurut dia, permintaan penundaan itu telah disepakati dengan penyidik. “Tadi telah sepakat dengan penyidik untuk diperiksa hari Sabtu,” ujarnya.
Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, membenarkan adanya permintaan penundaan pemeriksaan terhadap terlapor Yosef Lede. “Iya ada permintaan penundaan pemeriksaan dari pengacara terlapor, dan sudah masukan surat,” kata Nova.
Nova menjelaskan masih ada delapan saksi yang akan diperiksa, termasuk Yosef Lede dan dua perempuan yang mengantar korban ke rumah dinas bupati. Polisi juga akan memeriksa petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sejumlah orang yang berada di rumah dinas bupati saat terjadinya dugaan tindak kekerasan seksual tersebut.
Sebelumnya, Yosef Lede telah buka suara terkait kasus ini. Ia mengatakan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT. “Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” ujar Yosef Lede.
Yosef berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT jika dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia berharap laporan tersebut secepatnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga kasus itu bisa terang benderang.
Laporan terhadap Yosef tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LPB/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.













