Media Kampung, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa praktik tambang ilegal akan menjadi sasaran penindakan Polri. Namun, ia belum mengungkap target penertiban maupun penguasaan kembali 70 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya disinggung dalam agenda pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, penentuan prioritas penertiban akan dibahas Bareskrim Polri bersama pihak terkait.
“Wah, ya itu tentunya nanti akan ditaruhkan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari lain-lain dalam hal ini juga nanti akan ditaruhkan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita tangkap,” kata Suyudi.
Ia menegaskan Polri akan menertibkan praktik ilegal yang berlangsung di Indonesia. Sebaliknya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum tetap harus mendapatkan perlindungan.
“Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” ujarnya.
Suyudi menambahkan, penindakan diperlukan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya mengembalikan manfaat pengelolaan aset dan sumber daya bangsa untuk kemakmuran masyarakat. Syahganda menyebut Kapolri menjadi salah satu pihak yang diharapkan mendukung agenda tersebut melalui penindakan terhadap pengelolaan sumber daya alam secara ilegal.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah melakukan pertemuan dengan Kapolri dan jajaran Polri di Mabes Polri. Namun, dalam kesempatan tersebut belum disampaikan target waktu maupun jumlah IUP yang akan menjadi prioritas penertiban.














