Media Kampung, Jakarta – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) memperkuat strategi komunikasi publik untuk menjaga aset negara sekaligus menciptakan lingkungan operasional perkebunan yang aman dan kondusif. Salah satu langkah yang didorong adalah membangun pagar sosial melalui hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Pentingnya pagar sosial itu disampaikan Penata Kehumasan Utama TK. II Divisi Humas Polri yang mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Komarudin, S.I.K., M.M., dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTPN I dan Polri di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut digelar secara hibrida dan diikuti jajaran pimpinan serta insan komunikasi PTPN I dari kantor pusat hingga seluruh regional.

Menurut Komarudin, pengelolaan aset perkebunan memiliki tantangan tersendiri karena luas wilayah operasional dan karakteristik masyarakat yang beragam. Dengan aset perkebunan mencapai lebih dari 600 ribu hektare, PTPN I tidak bisa hanya mengandalkan pengamanan fisik.

“Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan,” kata Komarudin.

Ia menjelaskan, status perusahaan negara terkadang menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Sebagian pihak menganggap aset negara merupakan aset bersama yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Padahal, pengelolaan dan pemanfaatan aset negara memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, komunikasi dan edukasi publik diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu persoalan sosial.

Komarudin juga menyoroti karakteristik tenaga kerja PTPN I yang didominasi pekerja lapangan dengan pola padat karya dan lokasi kerja tersebar. Kondisi tersebut membutuhkan sistem manajemen dan komunikasi yang mampu membangun kesamaan pemahaman, kedisiplinan, serta integritas seluruh pekerja.

“Banyak perusahaan padat karya memiliki pekerja dalam jumlah besar, tetapi relatif mudah dikelola karena terkonsentrasi di satu lokasi. Berbeda dengan perkebunan yang wilayah kerjanya sangat luas dan pekerjanya tersebar. Potensi kekeliruan maupun penyimpangan tentu perlu diantisipasi. Karena itu, dibutuhkan manajemen yang tepat, luwes, manusiawi, tetapi tetap terukur,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Komarudin meminta jajaran komunikasi publik PTPN I lebih proaktif menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kinerja, program strategis, dan berbagai kegiatan positif perusahaan. Kegiatan itu juga dihadiri para kepala bidang humas Polda dan kepala seksi humas Polres di wilayah yang memiliki aset perusahaan.

Menurut Komarudin, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan informasi ketika muncul persoalan. Humas harus mengambil peran edukatif dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data kepada masyarakat.

“Bagian humas atau komunikasi publik harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama,” ujarnya.