Media Kampung, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan subsidi layanan TransJogja sebesar Rp82,08 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Nilai itu naik Rp1,48 miliar dibandingkan alokasi 2026 yang tercatat Rp80,6 miliar.

Besaran anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, saat dihubungi Pandangan Jogja, Senin (16/11). Menurut Erni, alokasi subsidi telah disetujui bersama oleh DPRD DIY dan Pemda DIY dalam rapat paripurna, Jumat (13/11).

“Anggaran subsidi Trans Jogja 2026 sebesar Rp80,6 miliar, untuk subsidi 2027 sebesar Rp82,08 miliar,” kata Erni.

Dukungan anggaran untuk layanan TransJogja menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027. Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, meminta Pemda DIY mendukung kebutuhan subsidi untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga meminta dukungan tersebut digunakan untuk mengoptimalkan operasional kendaraan dalam melayani masyarakat.

“Pemerintah DIY perlu mendukung kebutuhan anggaran untuk subsidi TransJogja untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pemutusan hubungan kerja dan mengoptimalkan operasionalisasi kendaraan untuk memenuhi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat DIY,” kata Umar dalam rapat paripurna, Jumat (13/11).

Terkait kondisi pada 2026, Erni menyatakan sepengetahuannya tidak ada PHK terhadap karyawan di lingkungan operasional TransJogja. Namun, ia menyebut PT AMI lebih mengetahui kondisi teknisnya.

“Untuk tahun ini sepertinya tidak ada (PHK), secara teknis PT AMI yang tahu kondisinya,” kata Erni.

Kenaikan subsidi TransJogja pada 2027 sekaligus memperlihatkan perhatian pemerintah daerah terhadap keberlanjutan layanan transportasi publik di DIY. Besaran alokasi dalam RAPBD masih akan melalui tahapan pembahasan dan penetapan anggaran sebelum menjadi APBD 2027.