Media Kampung, Serang – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten. Penetapan itu tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.KMB.01MEM.B2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran tersebut, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai arsiran warna krem. Legenda peta menyebut warna itu sebagai kategori WUP. Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy membenarkan bahwa wilayah bertanda krem dalam keputusan menteri itu masuk WUP, namun menegaskan penetapan tersebut belum berarti kegiatan tambang dapat langsung berjalan di kawasan tersebut.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ari, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi terperinci untuk memastikan potensi tersebut. “Potensinya kan hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” ujarnya.
Beleid itu menyebutkan bahwa WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. “Dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.
Ari menambahkan, pemanfaatan wilayah untuk eksplorasi pertambangan tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). “Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” katanya.
Selain WUP, keputusan menteri tersebut juga memuat kategori wilayah pertambangan lain, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Wilayah bertanda putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sejumlah wilayah di Banten masuk kategori itu, termasuk Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya …,” kata Ari.














