Media Kampung, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 700 ribu pengaduan penipuan digital atau scam yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak lembaga tersebut mulai beroperasi pada 24 November 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen korban baru melaporkan kasusnya sekitar 12 jam setelah kejadian.
Keterlambatan pelaporan itu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya menyelamatkan dana korban. Pasalnya, uang dapat berpindah tangan hanya dalam hitungan menit, bahkan detik, sehingga peluang pemblokiran rekening pelaku semakin kecil ketika laporan datang terlambat.
Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK, Hudiyanto, mengungkapkan bahwa kecepatan pelaku memindahkan uang hasil kejahatan kerap tidak sebanding dengan waktu yang dibutuhkan korban untuk menyadari dan melaporkan kejadian.
“Uang hilang setengah jam. Mungkin dalam hitungan detik, mungkin dalam hitungan menit. Jadi, lebih baik kita hindarkan diri dari scam,” kata Hudiyanto dalam acara peluncuran laporan tahunan “State of Scam in Indonesia 2026” di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut Hudiyanto, ketika korban baru menyadari telah tertipu beberapa jam kemudian, pelaku bisa saja sudah memindahkan uang ke rekening lain. Kondisi itu membuat proses pemblokiran menjadi lebih sulit dan memperkecil kemungkinan dana korban kembali.
Karena itu, OJK menilai upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penanganan setelah menjadi korban, tetapi juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali dan memeriksa potensi penipuan sejak awal.
Untuk memperkuat pencegahan, OJK bersama sejumlah lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tengah menyiapkan aplikasi Anti-Scam. Aplikasi tersebut nantinya memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, rekening, maupun informasi lain yang berkaitan dengan dugaan penipuan digital sebelum melakukan transaksi atau merespons suatu penawaran.
Salah satu sumber informasi aplikasi itu berasal dari berbagai kanal pengaduan milik lembaga terkait. Komdigi, misalnya, memiliki layanan untuk memeriksa aduan nomor telepon dan konten, sementara OJK dan lembaga lain akan berkontribusi mengumpulkan data terkait aktivitas penipuan.
Dengan mengintegrasikan berbagai sumber tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah nomor telepon atau rekening yang menghubungi mereka pernah dilaporkan terkait penipuan. Pemeriksaan itu dapat dilakukan ketika menerima penawaran melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, atau situs web.














