Media Kampung – Komjen Hendro Pandowo ditunjuk memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik tersebut dijadwalkan berlangsung di Divisi Propam Polri pada Selasa, 17 November 2026.

Penunjukan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Selain ketua majelis, susunan majelis sidang juga mencakup Wakil Ketua Majelis KKEP yang dijabat Asisten Logistik (Aslog) Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Trunoyudo menjelaskan, tiga anggota majelis lainnya terdiri atas Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Menurut Trunoyudo, sidang ini merupakan bagian dari penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional. Ia menyatakan proses tersebut juga menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam sidang KKEP, Irjen Eko Hadi Santoso akan diperiksa terkait sejumlah dugaan pelanggaran etik. Trunoyudo menyebut dugaan yang dipersangkakan meliputi tindakan melindungi, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Dugaan akses ilegal tersebut disebut dilakukan dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Biro Pengawasan Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Menurut Trunoyudo, dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan sesuai mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri. Proses itu diharapkan berjalan secara objektif dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas.

Sidang etik ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya juga menyeret sejumlah jenderal aktif Polri. Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus tersebut.