Media Kampung, Surabaya – Kejaksaan Negeri Surabaya membebastugaskan sementara Jaksa Penuntut Umum Deddy Arisandi dari penanganan perkara. Langkah ini diambil setelah muncul tudingan dugaan perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama jaksa tersebut di media sosial.
Deddy merupakan jaksa yang menuntut Erica Natasha Risakotta dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dalam perkara kecelakaan yang melibatkan Mitsubishi Outlander, taksi listrik, dan pekerja di Jalan Taman Apsari serta Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, mengatakan pihaknya telah memanggil dan melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy. Menurut dia, pembebastugasan sementara dari penanganan perkara dilakukan untuk menjaga objektivitas institusi.
“Selanjutnya dengan adanya informasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” ujar Tri dalam keterangan resminya, Senin (16/11).
Isu tersebut mencuat setelah sebuah akun TikTok mengunggah konten berisi catatan wawancara yang menarasikan dugaan perselingkuhan dan KDRT yang melibatkan Deddy. Konten itu diunggah pada Jumat (13/11).
Tri mengapresiasi informasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar persoalan pribadi tersebut tidak mengganggu jalannya persidangan perkara yang sedang ditangani Deddy di Pengadilan Negeri Surabaya.
“Berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang ditangani oleh JPU Deddy Arisandi dan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang pada hari Selasa 10 November 2026 terdakwa Erica Natasha Risakotta sudah dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” ucapnya.
Meski menilai Deddy selama ini telah bekerja sesuai kode etik sebagai penuntut umum, Tri menegaskan Kejari Surabaya tidak akan menutup mata jika ditemukan pelanggaran hukum. Ia mempersilakan keluarga maupun masyarakat yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur pelaporan resmi, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, terkait dugaan tindak pidana tersebut.
“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” ungkap Tri.
Tri menambahkan, masyarakat yang menemukan indikasi perbuatan tercela oleh jajaran Kejari Surabaya selama proses penanganan perkara dapat menyampaikan pengaduan melalui jalur yang tersedia di institusi tersebut. Hingga keterangan resmi itu disampaikan, tudingan yang beredar di media sosial masih berupa klaim yang belum terverifikasi melalui proses hukum.














