Media Kampung, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan tambang nikel ilegal yang berkaitan dengan pengusaha Arif Kurniawan. Desakan itu disampaikan melalui rilis di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Abdullah meminta penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Menurutnya, kasus ini perlu ditangani secara serius dan hati-hati karena menyangkut mantan orang nomor satu di Kepolisian.

“Kasus ini harus diusut tuntas dan ditangani secara serius dan hati-hati karena menyangkut mantan orang nomor satu di Kepolisian. Gunakan hukum untuk menangani persoalan hukum agar hasilnya tidak ditafsirkan secara politik oleh masyarakat,” ujar Abdullah dalam rilisnya.

Politikus PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menilai perkara tersebut membutuhkan kehati-hatian karena turut menyebut nama mantan pejabat tinggi kepolisian yang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia menegaskan proses hukum harus mengedepankan keadilan bagi siapa pun pihak yang diduga terlibat.

Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan aktivitas penambangan ilegal yang melibatkan enam perusahaan tambang di bawah holding PT DDA milik Arif Kurniawan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, keenam perusahaan itu diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah sejak 2015.

Abdullah menilai pengungkapan perkara ini harus menjadi momentum memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan. Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Karena itu, jangan sampai penanganan perkara ini dipersepsikan sebagai upaya bersih-bersih terhadap alat kekuasaan politik pemerintahan sebelumnya. Kejaksaan Agung harus menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama,” tegasnya.

Ia juga meminta Kejaksaan Agung mengedepankan prinsip due process of law dalam menjalankan penyidikan. Menurut Abdullah, penerapan prinsip itu penting untuk memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, termasuk transparansi dan perlindungan hak asasi manusia.

Abdullah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru sebagai landasan perubahan paradigma penegakan hukum. “KUHAP baru membawa perubahan mendasar menuju prinsip due process of law yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kejaksaan Agung harus memastikan proses hukum berjalan independen tanpa pandang bulu,” kata Abdullah.

Selain itu, ia mengecam praktik penambangan nikel yang diduga memanfaatkan skema suspend pada lahan IUP yang telah kedaluwarsa. Menurutnya, penyidik perlu membongkar seluruh rangkaian aktivitas yang diduga melanggar hukum, dan pengusutan tidak boleh berhenti pada perusahaan yang menjalankan kegiatan penambangan.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Listyo Sigit Prabowo mengenai desakan tersebut. Status dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara ini juga belum dapat dipastikan sebelum ada penetapan tersangka atau keterangan resmi dari penyidik.