Media Kampung, Kabupaten Tangerang – Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur mulai menuai penolakan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten secara terbuka menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut.
Ketua GMNI Banten Endang Kurnia menegaskan, pemindahan satwa langka itu tidak dapat dipandang sebagai solusi sederhana untuk mengantisipasi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon. Menurut dia, badak jawa memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya.
“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” tegas Endang dalam pernyataannya.
Endang meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat asli badak jawa.
Upaya tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan melalui mitigasi bencana, peningkatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Penolakan GMNI Banten juga didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak ekologis jika pemindahan dilakukan tanpa kajian yang memadai. Endang mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukan kawasan kosong yang bisa langsung dijadikan tempat pemindahan satwa. Kawasan konservasi di Jawa Timur itu memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati sendiri yang harus dijaga.
“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua bagi badak jawa, silakan lakukan kajian secara serius. Namun, jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat asalnya tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” ujarnya.
GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi badak jawa. Pemerintah juga diminta menyampaikan secara transparan hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, kesiapan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.
Bagi GMNI Banten, konservasi tidak cukup dilakukan dengan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Perlindungan habitat dan keberlangsungan ekosistem harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup satwa yang terancam punah tersebut.














