Media Kampung – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut AHY, proses pengusulan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan yang diatur konstitusi.

AHY menyampaikan sikap itu dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Partai Demokrat menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.

Sikap Demokrat soal pengganti Gibran

Dalam keterangannya, AHY mengatakan Partai Demokrat tidak ikut campur dalam proses pengusulan calon wakil presiden. Ia menyebut partainya memilih menyerahkan langkah berikutnya kepada Presiden Prabowo sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan nama.

“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” kata AHY.

AHY juga menyebut sikap tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengatakan konsultasi itu dilakukan melalui video call pada Jumat pagi, saat SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Rujukan pada aturan konstitusi

AHY menyebut langkah yang diambil Partai Demokrat sesuai dengan konstitusi. Ia merujuk pada ketentuan bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan dasar itu, Demokrat menilai proses pengisian jabatan wakil presiden bukan ranah partai untuk menentukan nama secara langsung. Partai menegaskan akan menghormati kewenangan presiden dan lembaga negara yang terlibat dalam mekanisme tersebut.

Hingga pernyataan itu disampaikan, Demokrat belum mengumumkan nama kandidat maupun memberi sinyal akan mengajukan usulan tersendiri. Sikap yang disampaikan AHY menunjukkan partai memilih menunggu proses formal berjalan sesuai aturan yang berlaku.