Media Kampung – Pimpinan DPR RI menggelar rapat resmi untuk menerima dan mendengarkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR terkait persoalan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dihadiri perwakilan dari seluruh delapan fraksi partai politik.

Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan mekanisme konstitusional yang mengatur pengajuan HMP di DPR. Ia merujuk pada Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hak DPR atas hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, serta Pasal 79 Ayat 4 UU MD3 yang mengatur HMP dalam konteks dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, atau jika yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.

Sejumlah fraksi mengirimkan perwakilan dalam rapat itu, di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Dari daftar yang disebutkan, hadir Dolfie OFP dan Lasarus dari PDIP, Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja dari Golkar, Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong dari Gerindra, Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB, Fauzi Amro dan Martin Manurung dari NasDem, Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh dari PKS, Sarifudin Sudding dari PAN, serta Benny K. Harman dari Demokrat.

Di luar rapat itu, anggota DPR Mardani Ali Sera sebelumnya menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani dukungan atas pengajuan HMP. Menurut dia, surat dukungan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai prosedur. Mardani juga menyebut dukungan itu berasal dari berbagai fraksi, meski ia belum memerinci komposisinya.

HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang digunakan untuk menyampaikan pendapat lembaga atas kebijakan atau dugaan pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan presiden atau wakil presiden. Dalam kasus yang dibahas DPR kali ini, usulan tersebut masih berada pada tahap penyampaian dan penjelasan mekanisme di internal parlemen.