Media Kampung – Pemerintah kembali menegaskan arah sasaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara data calon penerima masih diproses di Kementerian Ketenagakerjaan sebelum validasi lanjutan.

Meski begitu, pekerja tidak sebaiknya hanya berpatokan pada batas penghasilan tersebut. Acuan penetapan penerima tetap mengikuti ketentuan dalam regulasi yang berlaku, sementara pengecekan status bantuan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah.

Sasaran BSU 2026 dan perbedaan dengan insentif pajak

Airlangga menyebut pekerja bergaji di bawah Rp3 juta sebagai kelompok yang menjadi sasaran BSU. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan.

Dua kebijakan ini memiliki sasaran berbeda. BSU ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan insentif PPh 21 DTP diarahkan kepada kelompok pekerja dengan penghasilan yang lebih tinggi dalam batas yang ditetapkan pemerintah.

Syarat penerima yang perlu diperhatikan

Dalam sumber yang dirujuk, disebutkan bahwa ketentuan teknis BSU mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi itu menetapkan batas upah penerima BSU paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau menyesuaikan upah minimum daerah jika nilainya lebih tinggi.

Artinya, pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta memang masuk dalam kelompok yang disebut pemerintah sebagai sasaran bantuan, tetapi batas formal penerima tetap mengikuti aturan tersebut. Karena itu, kepastian lolos atau tidaknya calon penerima baru dapat diketahui setelah data diverifikasi oleh Kemnaker.

Besaran bantuan dan jadwal penyaluran

BSU 2026 disiapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan skema itu, penerima berpeluang memperoleh total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Periode bantuan mencakup Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Cara cek status penerima

Pekerja yang ingin memantau perkembangan BSU dapat menggunakan kanal resmi yang disiapkan pemerintah. Informasi dapat diakses melalui portal bsu.kemnaker.go.id dan situs BPJS Ketenagakerjaan.

  • Portal Kemnaker: bsu.kemnaker.go.id
  • Situs BPJS Ketenagakerjaan

Melalui kanal tersebut, pekerja dapat memeriksa perkembangan data penerima setelah proses validasi selesai dilakukan oleh Kemnaker.

Hal yang perlu diantisipasi pekerja

Karena data masih dalam proses, status penerimaan belum bisa dipastikan hanya dari kriteria penghasilan. Pekerja disarankan menunggu pengumuman resmi dan memeriksa informasi hanya dari kanal pemerintah agar terhindar dari informasi yang tidak akurat.

BSU 2026 disusun untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Namun, kepastian bantuan tetap bergantung pada hasil verifikasi data dan ketentuan resmi yang berlaku.