Media Kampung – Industri plastik hilir meminta pemerintah memperluas insentif pembebasan bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik. Usulan itu muncul di tengah kenaikan harga bahan baku yang dinilai masih menekan pelaku industri.

Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) menilai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 belum tepat sasaran dan belum efektif menjawab kebutuhan industri plastik hilir. Karena itu, mereka mengusulkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik ke dalam skema pembebasan bea masuk tersebut.

Enam pos tarif yang diusulkan adalah 3902.10.40, 3902.30.90, 3901.20.00, 3901.40.00, 3901.10.92, dan 3901.90.90. Menurut Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier, pos tarif yang saat ini tercantum dalam PMK 68/2026 lebih banyak mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair, bukan bahan baku industri plastik hilir.

Henry juga menekankan bahwa produk plastik hilir bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, mulai dari kemasan makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, UMKM, pupuk, hingga sektor pertanian. Karena itu, kebijakan insentif dinilai perlu lebih tepat sasaran agar manfaatnya terasa di rantai produksi yang berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Sejalan dengan APHINDO, Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) juga menyoroti efektivitas kebijakan tersebut. Asosiasi yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, dan hasil pertanian lain itu menilai insentif dalam PMK 68/2026 belum menyasar industri yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

FLAIPHI menyebut cakupan volume impor dalam kebijakan saat ini juga masih kecil, yakni sekitar 6 persen untuk polypropylene (PP) dan 19 persen untuk polyethylene (PE) dari kebutuhan nasional. Di sisi lain, kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri disebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi produsen domestik.

Berdasarkan data Pemerintah RI tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, terdapat defisit pasokan sebesar 64 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi itu menjadi salah satu alasan asosiasi mengusulkan perluasan insentif agar industri hilir memiliki akses lebih baik terhadap bahan baku yang dibutuhkan.

Dua asosiasi lain, yakni Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) dan Asosiasi Industri Kemas Flexibel Indonesia (ROTOKEMAS), juga mengusulkan penambahan pos tarif bea masuk 0 persen. Keduanya merupakan asosiasi yang memproduksi plastik lembaran sebagai bahan utama kemasan fleksibel untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

FLAIPHI menilai perluasan kebijakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelumnya, pembebasan bea masuk bahan baku plastik dirumuskan pemerintah saat terjadi krisis plastik pada awal tahun akibat perang di Timur Tengah. Namun, asosiasi menilai dampak krisis tersebut masih terasa hingga kini.