Media Kampung – Partai Demokrat meminta kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira lainnya diusut secara profesional dan transparan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga menyebut pihaknya berasumsi penyadapan itu tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah tokoh politik lain.

Herman mengatakan pengungkapan kasus tersebut perlu dilakukan sampai tuntas agar kepentingan di balik dugaan penyadapan dapat diketahui. Ia menilai langkah aparat penegak hukum penting untuk menjelaskan siapa saja yang menjadi sasaran dan untuk kepentingan apa tindakan itu dilakukan.

Menurut Herman, Demokrat mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran yang mengungkap kasus tersebut. Ia menegaskan, penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain merupakan pelanggaran hukum berat dan harus diproses secara terbuka.

Herman juga menyebut tindakan aparatur negara harus selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan. Jika ada tindakan yang dilakukan melampaui kewenangan, menurut dia, hal itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, menyampaikan bahwa Listyo Sigit Prabowo dijerat sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Mereka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.

Dalam keterangan itu, Polri menyebut para tersangka dijerat dengan tiga pasal dan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hingga berita ini ditulis, proses hukum atas kasus tersebut masih menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak-pihak yang disebut sebagai korban penyadapan.