Media Kampung – Pemutihan pajak kendaraan di Jakarta kembali berlaku mulai November 2026. Melalui program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, pemilik kendaraan bermotor bisa mendapatkan penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026 dan menjadi kesempatan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, penghapusan yang diberikan hanya menyasar dendanya, sementara pokok pajak tetap harus dibayar.

Apa yang dihapus dalam program ini

Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis kepada wajib pajak. Artinya, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh penghapusan denda.

Program ini mencakup sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB. Dengan begitu, wajib pajak yang memiliki tunggakan tetap harus melunasi pokok pajaknya, tetapi tidak dikenakan denda keterlambatan yang termasuk dalam program pemutihan tersebut.

Cara mengikuti pemutihan pajak kendaraan Jakarta

Wajib pajak dapat memanfaatkan program ini dengan melakukan pembayaran melalui kantor Samsat sesuai wilayah layanan atau menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk layanan yang tersedia.

Untuk pajak tahunan, layanan digital dapat menjadi pilihan selama persyaratan layanan terpenuhi. Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan tetap mengharuskan pemilik kendaraan datang langsung ke Samsat dan membawa kendaraan untuk pemeriksaan fisik.

Dokumen yang perlu disiapkan

  • STNK asli dan fotokopi.
  • BPKB asli dan fotokopi sesuai ketentuan layanan.
  • KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan yang sesuai dengan data identitas kendaraan, untuk kendaraan perorangan.
  • Surat kuasa jika pengurusan dilakukan oleh pihak lain.
  • Kendaraan yang bersangkutan untuk pemeriksaan fisik pada perpanjangan STNK lima tahunan.

Program pemutihan pajak kendaraan ini memberi kelonggaran bagi pemilik kendaraan yang masih menunggak agar bisa segera menuntaskan kewajibannya. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memastikan dokumen yang dibutuhkan lengkap agar proses pembayaran atau perpanjangan STNK berjalan lancar.

Pada 2026, program ini disebut sebagai pemutihan kedua yang digelar Pemprov DKI Jakarta, setelah periode sebelumnya berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026.