Media Kampung – Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki peluang dalam peta persaingan menuju Pilpres 2029. Menurut dia, tekanan politik yang dihadapi Gibran tidak otomatis melemahkan dukungan publik terhadap dirinya.
Pandangan itu disampaikan Iyyas saat diwawancarai di Solo, Jawa Tengah. Ia menyebut Gibran masih punya modal politik yang berkaitan dengan dukungan masyarakat terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya belum sepenuhnya hilang.
Tekanan politik dinilai tidak selalu merugikan
Iyyas menggambarkan tekanan terhadap Gibran sebagai sesuatu yang justru bisa memantulkan kekuatan baru. Dalam penjelasannya, ia menggunakan perumpamaan pegas untuk menjelaskan bahwa semakin besar tekanan yang diterima, semakin kuat pula pantulannya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Gibran masih dapat meraih dukungan masyarakat dalam kontestasi politik mendatang. Namun, pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Iyyas, bukan hasil survei atau kesimpulan resmi dari lembaga tertentu.
Dalam wawancara tersebut, Iyyas menyebut pengaruh politik Jokowi masih menjadi faktor yang dapat memperkuat posisi Gibran. Ia menilai modal politik itu masih relevan dalam membaca peluang Gibran menuju 2029.
PSI disebut berpeluang jadi alternatif politik
Selain membahas Gibran, Iyyas juga menyinggung peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam persaingan politik ke depan. Menurut dia, PSI berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap partai-partai yang selama ini dominan di parlemen.
Iyyas bahkan menyebut PSI sebagai partai harapan dan menilai partai itu bisa memperoleh dukungan dari pemilih yang menginginkan pilihan politik baru. Ia juga optimistis PSI dapat melewati ambang batas parlemen, meski pernyataan tersebut tetap berada dalam ranah penilaian pribadi, bukan kepastian elektoral.
Dalam pandangannya, target perolehan dukungan yang ia sebut bisa mencapai 10 persen merupakan gambaran optimisme dirinya terhadap PSI. Angka itu bukan ketentuan resmi maupun hasil pengukuran elektabilitas yang sudah final.
Usulan evaluasi sistem kepartaian
Lebih jauh, Iyyas menilai sistem kepartaian di Indonesia perlu dibenahi. Ia mengusulkan agar Undang-Undang Partai Politik dikaji kembali demi membuka ruang perbaikan dalam sistem politik nasional.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan alternatif politik di tengah ketidakpuasan terhadap partai-partai yang ada. Pandangan itu memperkuat pembacaan Iyyas bahwa dinamika politik menjelang Pemilu 2029 masih terbuka dan belum sepenuhnya mengerucut.













