Media Kampung – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh. Pencairan bantuan ini direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026, sementara pengecekan status penerima dapat dilakukan melalui portal resmi Kemnaker dengan menggunakan NIK.
Berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi Kemnaker, BSU diberikan dalam bentuk uang tunai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan begitu, total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900.000, selama memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima.
Syarat penerima BSU 2026
Untuk bisa menerima BSU 2026, pekerja perlu memenuhi sejumlah ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Syarat tersebut antara lain:
- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan, atau sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang berlaku.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Kemnaker juga mengingatkan bahwa penerima yang belakangan diketahui tidak memenuhi persyaratan wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Cara cek status penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau status penerima bantuan melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Pengecekan menggunakan NIK menjadi mekanisme yang digunakan dalam program BSU, namun layanan khusus untuk periode 2026 perlu dipastikan sudah tersedia sebelum pemeriksaan dilakukan.
Langkah pengecekan biasanya dimulai dengan membuka laman resmi Kemnaker, lalu memasukkan NIK sesuai data kependudukan. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi status penerimaan jika data pekerja tercatat sebagai calon penerima atau penerima bantuan.
Selain melalui portal Kemnaker, pekerja juga disarankan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah aktif dan sesuai. Data yang tidak sinkron dapat membuat proses verifikasi bantuan menjadi terhambat.
Hal yang perlu diperhatikan pekerja
Karena status penerima BSU ditetapkan setelah proses verifikasi pemerintah, memenuhi syarat administratif tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bantuan. Pekerja tetap perlu menunggu penetapan resmi sebelum pencairan dilakukan.
Dengan jadwal pencairan yang direncanakan pada November hingga Desember 2026, pengecekan berkala melalui kanal resmi menjadi langkah paling aman agar pekerja tidak tertinggal informasi. Penggunaan situs resmi juga penting untuk menghindari kesalahan informasi dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.














