Media Kampung, Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di beberapa wilayah di Provinsi Banten. Hingga kini, penyidikan telah ditingkatkan untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan Lebak.
Kepala Kejati Banten Herry H Horo mengatakan perkara serupa di Kabupaten Serang juga berpeluang masuk tahap penyidikan dalam waktu قريب. Namun, hingga saat ini Kejati belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara, modus dugaan penyimpangan, besaran anggaran yang dipersoalkan, maupun pihak-pihak yang telah diperiksa.
Menurut Herry, nilai anggaran yang berkaitan dengan program PKBM di tiap wilayah cukup besar dan dalam satu tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Karena itu, Kejati menilai dugaan penyimpangan dalam program tersebut berpotensi berdampak luas apabila tidak ditangani.
“Kita dalam bulan ini menaikkan tiga penyidikan soal PKBM, dari Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak. Mungkin minggu ini Serang masuk penyidikan,” kata Herry, Senin (21/11/2026).
Ia menambahkan, penyelidikan masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejati menegaskan proses hukum tidak akan berhenti pada satu pihak apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada keterlibatan pelaku lain.
Herry juga menyebut jumlah PKBM di setiap kabupaten dan kota di Banten diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20 lembaga. Jika dugaan penyimpangan itu berlangsung terus-menerus tanpa penindakan, ia menilai potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
Meski begitu, sampai saat ini Kejati Banten belum menyampaikan estimasi kerugian negara dari perkara yang sedang disidik. Informasi mengenai lembaga PKBM yang menjadi objek penyidikan juga belum dibuka ke publik.
Kasus ini menjadi sorotan karena PKBM merupakan bagian dari layanan pendidikan nonformal yang dibiayai melalui program pemerintah. Karena itu, dugaan penyimpangan anggaran di sektor ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga menyangkut pelayanan pendidikan bagi masyarakat.














