Media Kampung, Serang – Pemerintah Provinsi Banten akan memperketat proses pemberian penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dengan terlebih dahulu menilai rencana kerja perusahaan. Langkah ini disebut untuk memastikan anggaran daerah tidak digunakan sebagai celah penyalahgunaan atau korupsi.

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengatakan, peluang penambahan modal bagi BUMD tetap terbuka. Namun, keputusan itu akan bergantung pada hasil penilaian terhadap rencana kerja dan kesiapan pengelolaan masing-masing perusahaan daerah.

Dimyati menegaskan pemerintah daerah tidak akan menyetujui rencana yang dinilai tidak masuk akal, dimanipulasi, atau berisiko disalahgunakan. Ia menyebut penilaian tersebut penting agar penyertaan modal benar-benar mendukung kinerja BUMD, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Salah satu BUMD yang disebut dalam pembahasan itu adalah PT Jamkrida Banten, yang sebelumnya menerima suntikan modal Rp163,4 miliar. Meski demikian, Pemprov Banten tetap akan melihat rencana kerja perusahaan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

Dimyati juga menyinggung PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) yang sementara ini masih ditahan rencana penyertaan modalnya. Menurut dia, pemerintah akan memeriksa rencana kerja direksi dan komisaris baru terlebih dahulu sebelum memutuskan pemberian modal.

Selain menilai rencana kerja, Pemprov Banten juga akan mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris dalam mengelola BUMD. Jika pengurus dinilai tidak mampu memenuhi target, pemerintah disebut tidak segan melakukan evaluasi lebih lanjut, termasuk meninjau kembali masa kerja mereka setelah satu tahun.

Dimyati menekankan agar pengurus baru memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia supaya operasional perusahaan tetap berjalan efektif. Ia memberi sinyal bahwa kinerja yang buruk tidak akan dibiarkan berlarut-larut.

Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah yang dikutip dalam laporan Audindra Kusuma dan disunting oleh Tb Moch. Ibnu Rushd.