Media Kampung – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pondok pesantren yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Munajat Santri untuk Negeri dalam rangka puncak Hari Santri Nasional 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat malam.

Menurut Nasaruddin, langkah tegas dibutuhkan untuk menjaga citra dan martabat pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Ia juga meminta para kiai, pengasuh, dan pengelola pesantren ikut menjaga nama baik lembaga yang selama ini menjadi bagian penting dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

“Jangan lagi ada isu yang negatif di sekitar pondok pesantren, makanya itu Kementerian Agama sangat tegas. Manakala ada pondok pesantren yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan yang sebagaimana seharusnya, maka pemerintah tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas,” kata Nasaruddin dalam sambutannya.

Nasaruddin menekankan bahwa marwah pesantren sangat bergantung pada para pengelolanya. Karena itu, menurut dia, perhatian terhadap tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa pesantren sudah hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Tradisi pesantren, kata dia, tumbuh sejak masa Wali Songo dan menjadi bagian dari sejarah pendidikan serta perjuangan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin turut menyinggung peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk melalui Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Ia menyebut perjuangan santri pada masa kini perlu dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemandirian ekonomi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pesantren bukan hanya bagian sejarah Indonesia, pesantren adalah bagian daripada fondasi berdirinya Republik Indonesia,” ujarnya.

Nasaruddin juga membahas pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Menurut dia, pembentukan lembaga itu menjadi langkah untuk memperkuat perhatian dan layanan pemerintah kepada pesantren.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Ditjen Pesantren bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Penguatan kelembagaan itu, lanjut dia, merupakan tindak lanjut dari komitmen negara terhadap pesantren, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan agar pembentukan lembaga baru tersebut tidak berhenti sebagai capaian administratif. Ia meminta jajaran Direktorat Jenderal Pesantren bekerja sungguh-sungguh agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau kebutuhan pesantren.

Dengan penegasan itu, Kementerian Agama kembali menempatkan pengawasan dan penguatan pesantren dalam satu kerangka yang sama: menjaga marwah lembaga, sekaligus memastikan layanan negara hadir lebih efektif bagi dunia pesantren.