Media Kampung, Palu – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mulai mematangkan persiapan menuju Muktamar ke-49 yang dijadwalkan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 18-21 November 2027. Sejumlah keputusan telah dihasilkan dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, yang berlangsung pada 13-15 November 2026, termasuk tata tertib pemilihan anggota PP Muhammadiyah periode 2027-2032.

Meski mekanisme pemilihan telah ditetapkan, proses penjaringan calon ketua umum belum dimulai. Muhammadiyah juga mengingatkan para kader agar menjaga tradisi besar organisasi, tidak terjebak pada ambisi jabatan, serta memperluas wawasan menjelang pergantian kepemimpinan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan sejumlah keputusan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Salah satu keputusan penting ialah penetapan tata tertib pemilihan anggota PP Muhammadiyah periode 2027-2032. Tanwir juga menetapkan susunan Panitia Pemilihan Anggota PP Muhammadiyah dan Tim Verifikasi Keuangan PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan, keputusan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Muktamar ke-49 di Medan. “Alhamdulillah Tanwir sudah selesai, berjalan dengan lancar, menghasilkan putusan-putusan yang untuk persiapan-persiapan muktamar,” kata Agung.

Dalam mekanisme pemilihan yang disepakati, setiap anggota Tanwir akan mengusulkan 13 nama calon anggota PP Muhammadiyah. Nama-nama tersebut kemudian diproses oleh panitia pemilihan hingga menghasilkan 13 anggota pimpinan yang dipilih dalam Muktamar.

Meski persiapan pemilihan telah berjalan, Agung menegaskan belum ada nama calon ketua umum PP Muhammadiyah periode 2027-2032. Proses penjaringan masih menunggu usulan dari anggota Tanwir. “Calon-calonnya sampai sekarang belum ada karena masih menunggu nanti masing-masing anggota Tanwir mencalonkan. Masing-masing akan mencalonkan 13 orang. Siapa nama yang muncul kita belum tahu karena proses penjaringannya belum ada,” kata Agung.

Agung menjelaskan, pemilihan ketua umum dilakukan setelah Muktamar menetapkan 13 anggota PP Muhammadiyah. Ketiga belas anggota tersebut kemudian bermusyawarah untuk menentukan ketua umum dari antara mereka. Ia juga menjelaskan, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang ketua umum PP Muhammadiyah merangkap jabatan di pemerintahan.

Rangkaian keputusan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu menjadi penanda dimulainya tahapan menuju Muktamar ke-49. Dengan tata tertib yang telah disahkan, perhatian kini tertuju pada proses penjaringan nama calon anggota PP Muhammadiyah yang akan diusulkan masing-masing anggota Tanwir.