Media Kampung, Palu – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah Agung Danarto menyatakan belum ada nama calon Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2027-2032. Menurut dia, proses penjaringan calon anggota pimpinan belum dimulai karena masih menunggu setiap anggota Tanwir mengajukan nama-nama kandidat.
Pernyataan itu disampaikan Agung kepada wartawan saat penutupan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/11). Tanwir sendiri berlangsung pada 13-15 November 2026.
“Calon-calonnya sampai sekarang belum ada karena masih menunggu nanti masing-masing anggota Tanwir mencalonkan. Masing-masing akan mencalonkan 13 orang. Siapa nama yang muncul kita belum tahu karena proses penjaringannya belum ada,” kata Agung.
Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan anggota PP Muhammadiyah periode 2027-2032 telah ditetapkan dalam Tanwir. Muhammadiyah tetap menggunakan pola yang selama ini dipakai, yaitu setiap anggota Tanwir mencalonkan 13 nama calon anggota PP Muhammadiyah.
Nama-nama yang diusulkan tersebut akan dihubungi oleh PP Muhammadiyah melalui panitia pemilihan untuk mengikuti tahapan berikutnya. “Nah, kemudian dari 13 orang inilah akan dihubungi oleh PP Muhammadiyah, oleh panitia pemilihan, dan nanti secara berjenjang bertahap akan memilih 13 orang di Muktamar yang akan datang,” jelas Agung.
Setelah 13 anggota PP Muhammadiyah terpilih dalam Muktamar, mereka akan bermusyawarah untuk menentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah dari antara anggota terpilih tersebut. “Kalau proses pemilihan ketua umumnya nanti kalau Muktamar sudah menghasilkan memilih 13 anggota pimpinan, yang 13 inilah nanti akan memilih ketua umum, salah satu dari 13 tadi itu,” tuturnya.
Agung menambahkan, pendataan nama peserta Muktamar masih akan dilakukan setelah kuota utusan ditetapkan. Ia berharap sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan Muktamar sudah ada nama-nama yang terdaftar lengkap sebagai peserta Muktamar mendatang.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menjelaskan aturan mengenai kemungkinan Ketua Umum PP Muhammadiyah merangkap jabatan di pemerintahan. Menurut dia, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang Ketua Umum PP Muhammadiyah menduduki jabatan di pemerintahan.
“Sampai saat ini tidak ada larangan (jabat di pemerintahan). Yang dilarang hanya tidak boleh merangkap pengurus partai politik. Ya, kalau partai politik enggak boleh memang,” kata Agung.














