Media Kampung – Disnakertrans Kabupaten Pandeglang mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan percaloan kerja, meski ada seorang pencari kerja yang mengaku diminta membayar Rp2 juta agar bisa bekerja di sebuah perusahaan produksi air kemasan di Jalan Raya Karangtanjung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, Tb Nandar Suptandar, mengatakan pihaknya siap menelusuri dugaan pungutan tersebut jika masyarakat menyampaikan laporan resmi. Ia juga menegaskan perusahaan maupun pihak lain tidak semestinya meminta pungutan tidak resmi kepada pencari kerja.
“Kalau ada informasi seperti ini, silakan berkomunikasi dengan kami. Nanti akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja,” kata Nandar, Rabu (28/10/2026).
Menurut Nandar, masyarakat mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, bukan justru mengeluarkan uang sebelum mulai bekerja. Ia khawatir praktik semacam itu akan terus muncul jika dibiarkan berlangsung tanpa mekanisme resmi.
“Orang mencari kerja itu salah satunya untuk mendapatkan penghasilan. Kalau belum bekerja sudah dipotong, itu yang kami khawatirkan. Kalau tidak resmi, kami khawatir praktik seperti ini akan terus muncul,” ujarnya.
Disnakertrans Pandeglang juga belum membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas percaloan kerja. Nandar menyebut pihaknya akan mengoptimalkan koordinasi dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.
“Kalau satgas secara spesifik tidak. Kami akan mengoptimalkan koordinasi dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan,” kata Nandar.
Ia menjelaskan, pengawasan dapat dimulai ketika perusahaan melaporkan pembukaan lowongan kerja kepada Disnakertrans. Dari koordinasi itu, dinas berupaya memantau proses rekrutmen dan memastikan perusahaan menjalankan prosedur yang semestinya.
Sementara itu, seorang pencari kerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku seseorang yang disebutnya sebagai ketua RT atau RW di sekitar pabrik meminta uang Rp2 juta dengan alasan biaya administrasi agar dirinya bisa bekerja di perusahaan tersebut. “Ya, saya datang ke salah satu orang sebagai RT atau RW setempat dekat pabrik yang saya mau lamar. Cuma bilangnya itu sebagai administrasi, katanya Rp2 juta bisa bekerja,” ungkapnya.
Disnakertrans Pandeglang menyebut hingga Rabu itu pihaknya belum menerima laporan khusus mengenai dugaan percaloan tenaga kerja. Namun, dinas mengaku telah menerima dua hingga tiga pengaduan terkait perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.














