Media Kampung, Pandeglang – Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memicu pertanyaan tentang proses di balik kebijakan tersebut. Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak saling melempar tanggung jawab mengenai penetapan itu.

Adib mempertanyakan bagaimana wilayah perairan di kawasan konservasi tersebut bisa masuk dalam peta WUP melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, pemerintah pusat tidak mungkin menetapkan kebijakan strategis itu tanpa proses koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Yang menarik adalah kronologisnya. Ini kan peraturan WUP-nya sudah berjalan dan tentunya keputusan menteri itu juga tidak serta-merta turun kalau tanpa koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Itu jelas,” kata Adib kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).

Karena itu, Adib menilai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang perlu menjelaskan sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan WUP. Ia juga menegaskan persoalan ini tidak cukup dijawab dengan penjelasan bahwa WUP hanya menunjukkan potensi sumber daya mineral.

Menurut Adib, pemerintah daerah harus membuka proses pembahasan, dasar pertimbangan, serta konsekuensi kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa warga Pandeglang berpotensi menghadapi dampak langsung jika rencana pemanfaatan sumber daya alam di perairan Ujung Kulon berlanjut.

Nelayan, pelaku usaha pesisir, dan masyarakat yang bergantung pada kelestarian ekosistem laut membutuhkan kepastian mengenai masa depan ruang hidup mereka. Adib juga meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sekadar penonton ketika perusahaan mengelola kekayaan alam daerah, terlebih Pandeglang masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

“Yang paling penting adalah sosialisasi secara utuh oleh pemerintah Pandeglang. Masyarakat diberikan gambaran yang begitu luas agar paham kebaikan dan keburukannya. Harus detail hitung-hitungannya, rakyat bagaimana, apakah hanya menjadi penonton tanpa menikmati hasilnya,” ujarnya.

Adib menilai pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi, bagaimana kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta apa konsekuensi lingkungan dan sosial yang harus ditanggung masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk langsung melakukan kegiatan pertambangan.

Pelaku usaha, kata dia, tetap harus memenuhi persyaratan perizinan dan kesesuaian tata ruang, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). “Toh tetap saja ini baru Kepmen. Perizinannya belum keluar, tetap menunggu PKKPR yang keluar dari pemerintah,” ucapnya.