Media Kampung – Dua anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan itu diambil setelah pengangkatan keduanya memicu kritik dan tudingan nepotisme.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan surat pengunduran diri keduanya telah diterima secara resmi oleh pimpinan kementerian. “Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah menerima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita, dia berdua memutuskan untuk mengundurkan diri,” ujar Dahnil, dikutip Selasa 27 Oktober 2026.
Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz sebelumnya menjadi sorotan karena menjabat sebagai tenaga ahli, termasuk di bidang energi, di kementerian yang dipimpin ayah mereka. Penunjukan itu memicu perdebatan di media sosial, dengan sejumlah warganet mempertanyakan proses pengangkatan keduanya.
Dahnil mengatakan pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjaga integritas lembaga sekaligus meredam kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menegaskan Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik yang tidak beretika.
“Itu juga untuk memenuhi komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya,” kata Dahnil.
Dengan pengunduran diri itu, keduanya tidak lagi menjabat sebagai tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah. Posisi yang ditinggalkan akan diisi personel baru sesuai kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah.
Dahnil juga menjelaskan, keterlibatan Barbarossa dan Gibran bermula saat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pertama kali dibentuk pada akhir Oktober 2024. Saat itu, lembaga tersebut masih kekurangan sumber daya manusia dan belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun staf administrasi yang memadai.














