Media Kampung – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat 244 aduan dan kasus penyelenggaraan haji serta umrah hingga 26 Oktober 2026. Dari laporan yang masuk, kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp247,65 miliar sepanjang 2026.

Data itu menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi jemaah ketika menggunakan layanan perjalanan ibadah. Namun, angka kerugian tersebut masih berupa estimasi berdasarkan pengaduan masyarakat, bukan hasil audit final.

Kasus umrah paling banyak dilaporkan

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, memaparkan data tersebut dalam kegiatan Entry Program Batch II di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026. Menurut dia, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Kemenhaj, aduan yang masuk terdiri dari 125 kasus umrah, 93 kasus haji khusus, 22 kasus haji reguler, dan empat kasus lainnya. Komposisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi pada satu jenis layanan, melainkan tersebar di sejumlah skema penyelenggaraan ibadah.

Sebagian kasus masih diproses

Kemenhaj juga mencatat perkembangan penanganan laporan yang masuk. Sebanyak 190 kasus masih dalam proses penanganan, 36 kasus berada pada tahap monitoring dan evaluasi, sementara 18 kasus telah selesai ditangani.

Status tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aduan masih memerlukan pemeriksaan lanjutan. Meski begitu, status penanganan belum otomatis menentukan tingkat kesalahan masing-masing pihak karena penetapan tanggung jawab tetap membutuhkan proses sesuai ketentuan hukum.

Enam PPIU dan satu KBIHU diblokir

Dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah, Kemenhaj mengambil langkah administratif melalui aplikasi SISKOPATUH. Kementerian memblokir enam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Selain itu, delapan PPIU masih menjalani proses pengawasan dan pendalaman. Kemenhaj juga menyerahkan 34 aduan atau kasus kepada Bareskrim Polri untuk penanganan lebih lanjut. Langkah ini memperkuat koordinasi antara pengawas penyelenggaraan ibadah dan aparat penegak hukum.

Harun menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Menurut dia, setiap aduan harus ditindaklanjuti agar negara hadir melindungi hak dan kepentingan jemaah.

Kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa calon jemaah perlu lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara. Di sisi lain, pengawasan pemerintah terhadap PPIU, KBIHU, dan penyelenggaraan haji dinilai penting agar potensi kerugian masyarakat bisa ditekan sejak awal.