Media Kampung – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pembahasan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak perlu menunggu tenggat dua tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan. Menurut dia, putusan itu harus segera ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.

Dave menyebut TNI telah menyatakan tunduk pada putusan MK, sementara Kementerian Hukum mulai mengkaji aturan tersebut. Karena itu, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum.

“Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan,” kata Dave dalam keterangan media di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah UU Peradilan Militer memang harus dihormati, tetapi pembahasannya tidak mesti menunggu mendekati batas waktu. Ia mengatakan Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas.

Menurut Dave, hal mendasar yang perlu diatur dalam revisi itu adalah batas yang jelas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sesuai dengan putusan MK. Pengaturannya, kata dia, harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI.

Untuk perkara yang melibatkan warga sipil, Dave menilai forum peradilan harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjamin hak korban dan hak setiap pihak dalam proses hukum. Ia juga menekankan bahwa kejelasan batas kewenangan peradilan penting untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. MK berpendapat UU tersebut harus diubah dengan memuat definisi yang jelas mengenai tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan mengadili antara peradilan militer dan peradilan umum, serta penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh.

Peradilan militer, kata Dave, tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Namun, yurisdiksinya perlu disesuaikan dengan putusan MK agar setiap perkara ditangani sesuai ketentuan hukum.