Media Kampung – Denny JA mengusulkan reformasi hukum korupsi dengan menilai kerugian negara tidak seharusnya lagi menjadi unsur inti delik korupsi. Menurutnya, hukum perlu membedakan tegas antara kerugian akibat risiko bisnis yang wajar dan kerugian yang lahir dari tindak kejahatan.

Pandangan itu ia sampaikan melalui esai berjudul “Mengapa Kerugian Negara Tidak Boleh Lagi Menjadi Unsur Inti Delik Korupsi: Pelajaran dari 10 Negara Paling Bersih” yang dipublikasikan lewat Facebook Denny JA’s World. Dalam esai itu, Denny menulis, “Korupsi dapat terjadi tanpa kerugian negara, dan kerugian negara dapat terjadi tanpa korupsi.”

Ia mencontohkan pejabat yang menerima suap tetap melakukan korupsi meski proyek yang dimenangkannya justru menguntungkan negara. Sebaliknya, kata dia, direksi BUMN yang mengambil keputusan investasi secara profesional tidak otomatis melakukan korupsi hanya karena investasi tersebut berujung rugi.

“Kerugian adalah akibat ekonomi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat,” tegasnya.

Untuk mendukung pandangannya, Denny merujuk pada Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang diterbitkan Transparency International pada 10 Februari 2026. Dalam indeks itu, Denmark meraih skor 89, disusul Finlandia 88, Singapura 84, Selandia Baru dan Norwegia masing-masing 81, Swedia dan Swiss 80, Luksemburg dan Belanda 78, serta Jerman dan Islandia 77.

Menurut Denny, hukum antisuap di negara-negara tersebut berfokus pada perbuatan koruptif, bukan pada keharusan membuktikan hilangnya uang negara. Ia menegaskan, hal itu tidak berarti semua negara tersebut menghapus kerugian ekonomi sebagai unsur dalam setiap tindak pidana.

“Pelajaran yang lebih jujur adalah ini: kerugian bukan pengganti pembuktian perbuatan yang dilarang dan unsur kesalahan yang dipersyaratkan hukum,” tulisnya.

Denny juga menyinggung United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ia menyebut Pasal 3 ayat (2) konvensi itu menyatakan bahwa delik yang diatur di dalamnya pada umumnya tidak harus menimbulkan kerugian terhadap kekayaan negara.

Dalam esainya, Denny memperingatkan adanya chilling effect, yakni kondisi ketika pimpinan perusahaan takut mengambil keputusan produktif karena kegagalan bisnis berpotensi menyeret mereka ke proses pidana. Ia mencontohkan industri energi, seperti pengeboran sumur eksplorasi yang bisa saja gagal menemukan cadangan komersial meski keputusan dibuat setelah studi profesional.

Indonesia sendiri, kata Denny, mencatat skor CPI 2025 sebesar 34 dan menempati peringkat ke-109 dari 182 negara.