Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto disebut setuju terhadap kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai definisi korupsi yang menyoroti unsur kerugian negara dalam pasal korupsi. Hal itu disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10).
“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, kajian tersebut disusun dengan mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Menurut dia, konvensi itu menempatkan korupsi pada persoalan suap.
“Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan,” ujar Luhut.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” sambung dia.
Luhut juga menilai unsur kerugian negara dalam pasal korupsi memberatkan Danantara. Menurut dia, hal itu menjadi penting karena setiap bisnis memiliki risiko.
“Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah ini saya kira penting,” tutur dia.
Pernyataan Luhut itu kemudian menuai kritik. Pakar hukum Hardjuno Wiwoho menilai penjelasan soal kerugian negara dalam tindak pidana korupsi justru menggeser perhatian publik dari pembahasan tentang perlindungan atas keputusan bisnis yang sah tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
“Pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataannya akan ditafsirkan oleh masyarakat luas. Kalau yang ingin diperbaiki adalah cara membuktikan korupsi, katakan itu sejak awal,” kata Hardjuno dalam rilis pers yang diterima redaksi, Kamis (22/10/2026).
“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa pemerintah ingin menghapus unsur kerugian negara. Akibatnya, energi publik habis memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya bukan pokok persoalan,” lanjutnya.
Hardjuno menilai pembahasan mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi memang perlu. Ia mencontohkan perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara yang menyeret mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Dalam keterangannya, Hardjuno menyoroti perbedaan pendapat di antara hakim mengenai apakah keputusan akuisisi tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau keputusan bisnis yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.
“Kasus ASDP menunjukkan mengapa aturan kita perlu diperjelas. Jangan sampai seorang direksi harus menghadapi proses pidana yang panjang karena …” kata Hardjuno, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima redaksi.













