Media Kampung – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel), Johan Manurung, menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum ini mengangkat tema “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak”.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan hukum nasional melalui tata kelola regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Johan hadir bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail, sementara Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel mengikuti kegiatan secara daring.
Agenda Forum
Forum diawali dengan sambutan Menteri Hukum yang membahas sejumlah isu strategis pembangunan hukum nasional. Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penyerahan berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Legislasi Daerah dan penghargaan bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan kinerja terbaik di tingkat nasional.
Beberapa pimpinan kementerian dan lembaga turut menyampaikan pandangan strategis, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pentingnya Regulasi Adaptif
Salah satu agenda utama forum tersebut adalah penetapan dan pengundangan deregulasi Peraturan Menteri Hukum serta penandatanganan komitmen pelaksanaan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum terkait transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan.
Johan Manurung menegaskan bahwa transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan perlu diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih sederhana dan adaptif. “Transformasi regulasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan aturan, tetapi juga harus memastikan setiap regulasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata, didukung data dan bukti yang memadai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hukum nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung agenda transformasi tersebut melalui penguatan harmonisasi peraturan, pembinaan hukum, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
