Media Kampung – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak Clean Air Shelters atau ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Charles menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Sebanyak 283 ribu kasus ISPA dilaporkan terjadi di tujuh provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Sementara di Palangka Raya, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000. “Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10).
Charles juga menyoroti risiko paparan asap yang tetap mengancam masyarakat meskipun berada di dalam rumah. Partikel PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. “Di luar rumah menghirup asap. Di dalam rumah pun masih terpapar. Lalu ke mana rakyat harus berlindung,” tuturnya. Oleh karena itu, menurut Charles, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas publik yang sudah tersedia sebagai ruang perlindungan udara bersih tanpa harus membangun gedung baru. Fasilitas tersebut dapat dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap. “Inilah mengapa pemerintah harus segera menyediakan Clean Air Shelters atau ruang perlindungan udara bersih. Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap,” jelasnya.
Charles menjelaskan, fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak asap karhutla. “Fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara terutama keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan,” kata Charles. Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas publik di sejumlah negara telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan. “Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ucap politikus PDIP itu.
Charles pun mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbanyak Clean Air Shelters secara gratis terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya. “Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis,” kata dia. Charles menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi dari paparan asap selama karhutla belum padam sepenuhnya. “Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung,” tandas Charles.
