Media Kampung – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Ia menilai pembenahan data penerima bantuan memang penting, tetapi proses itu tidak boleh membuat pasien yang sedang membutuhkan pengobatan terhambat secara administratif.

Nihayatul menekankan bahwa negara harus hadir melindungi kelompok miskin dan rentan yang bergantung pada jaminan kesehatan. Menurut dia, penyesuaian data PBI perlu dilakukan dengan hati-hati agar masyarakat yang masih berhak tidak kehilangan bantuan karena kesalahan pendataan.

Perlindungan bagi pasien yang sedang berobat

Dalam keterangannya, Nihayatul mengingatkan bahwa persoalan administrasi tidak semestinya menghalangi seseorang memperoleh pelayanan medis. Ia menyoroti risiko yang dihadapi pasien dengan penyakit kronis, seperti pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah dan penderita kanker yang harus menjalani kemoterapi.

Menurut dia, penonaktifan kepesertaan tanpa penanganan cepat dapat berdampak langsung pada kesinambungan pengobatan. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan pembenahan data sebagai alasan untuk mengorbankan keselamatan pasien.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru menjadi korban persoalan administrasi. Mereka membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan, bukan dipersulit dengan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif. Negara harus hadir, jangan abai terhadap kondisi rakyat,” ujar Nihayatul.

Koordinasi lintas instansi dan reaktivasi cepat

Nihayatul juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi dibutuhkan agar masyarakat tidak kehilangan hak layanan kesehatan hanya karena persoalan pendataan.

Ia meminta pemerintah menyederhanakan mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan PBI, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan atau membutuhkan tindakan medis segera. Prosedur yang cepat dan jelas dinilai penting agar pasien tidak harus menunggu terlalu lama ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Jangan sampai rakyat miskin harus mengurus berbagai persyaratan ketika sedang berjuang melawan penyakit. Pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat,” katanya.

Ia menambahkan, pembenahan data harus tetap menjamin perlindungan bagi warga yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan. Dengan begitu, proses administrasi tidak berubah menjadi hambatan bagi akses berobat masyarakat yang membutuhkan.