Media Kampung, Kota Padang – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat melakukan upaya penanganan terhadap sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana banjir yang melanda Kota Padang pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10). Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan fungsi infrastruktur serta menjaga keberlangsungan pelayanan air minum bagi masyarakat.
Banjir yang terjadi mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur SPAM, di antaranya SPAM Guo Kuranji, SPAM Palukahan, dan SPAM Gunung Pangilun. Pada SPAM Guo Kuranji, banjir menyebabkan kerusakan hingga jebolnya bangunan intake serta terputusnya beberapa jaringan pipa transmisi. Bangunan intake SPAM Palukahan tertutup material banjir, sementara pada SPAM Gunung Pangilun, pekerjaan pembangunan prasedimen mengalami kendala akibat area pekerjaan yang terendam air.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Menteri Dody.
Dari sejumlah infrastruktur yang terdampak, Kementerian PU menyebut bahwa SPAM Guo Kuranji menjadi salah satu prioritas penanganan mengingat perannya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. SPAM ini memiliki kapasitas produksi sebesar 80 liter per detik dan melayani sekitar 10.000 sambungan rumah (SR). Kerusakan yang terjadi berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan air minum bagi masyarakat yang bergantung pada sistem tersebut.
Penanganan SPAM Guo Kuranji menjadi tantangan tersendiri karena infrastruktur ini sebelumnya juga terdampak bencana pada November 2025 dan masih dalam proses konstruksi perbaikan. Banjir yang kembali terjadi pada 9 Oktober 2026 menyebabkan kerusakan pada infrastruktur tersebut, sehingga diperlukan langkah penanganan lanjutan untuk memulihkan fungsinya.
Menyikapi kondisi tersebut, BPBPK Sumatera Barat memprioritaskan penanganan sementara guna mempercepat pemulihan layanan air minum bagi masyarakat, sebelum pekerjaan konstruksi permanen dilanjutkan sesuai dengan kondisi lapangan. Kementerian PU berharap langkah ini dapat meminimalkan dampak gangguan layanan sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
