Media Kampung – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Pol Dedi Prasetyo menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tanah yang dihadapi masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi di Jakarta, Dedi menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan solusi terhadap masalah tanah yang sering kali rumit dan memicu konflik.
BRAN mulai membangun fondasi kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria, menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan keadilan. Rapat ini juga membahas pengalaman dan dinamika konflik agraria yang dihadapi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dedi Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memahami kompleksitas kewenangan antarinstansi, melainkan mereka hanya butuh kepastian bahwa negara hadir untuk memberikan solusi ketika ada persoalan tanah. “Masyarakat butuh kepastian, negara harus hadir,” ujarnya.
BRAN tidak berfungsi untuk mengambil alih kewenangan yang sudah ada, tetapi untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi dalam penyelesaian masalah pertanahan. ATR/BPN akan tetap menjalankan fungsi administrasi sesuai kewenangannya, sementara BRAN akan mengorkestrasi pelaksanaan Reforma Agraria lintas sektor.
Dalam upaya tersebut, BRAN akan membangun basis data One Data Agraria untuk pemetaan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Data ini bertujuan untuk memastikan status kepemilikan tanah, mengidentifikasi pihak terdampak, serta memetakan akar masalah secara presisi.
Keberhasilan Reforma Agraria
Dedi menambahkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah dokumen atau luas tanah yang ditata, tetapi juga dari dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Penataan aset dan akses tanah yang produktif harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah Prioritas BRAN
Pada tahap awal, BRAN akan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan membentuk tim ad hoc untuk mendukung operasional awal. Sinergi dengan ATR/BPN juga akan diperkuat melalui pemanfaatan data dan keahlian yang ada.
“BRAN dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kita harus menyatukan langkah dan bekerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar memberikan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan,” tutup Dedi Prasetyo.
