Media Kampung – Anggota DPR RI Said Abdullah mendorong evaluasi terhadap pertahanan semesta dan penguatan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman modern, dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026.

Isu tentang militer dan demokrasi sering kali menjadi pertentangan, padahal tidak seharusnya keduanya ditempatkan dalam posisi yang antagonis. Di Indonesia, hal ini perlu dipahami dalam konteks sejarah dan pengalaman panjang di masa Orde Baru, saat militer mendominasi berbagai posisi kelembagaan sipil dan politik. Namun, pasca Orde Baru, sebagai bagian dari konsensus nasional untuk membangun demokrasi, militer telah beradaptasi untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan fokus pada sektor pertahanan negara sebagai tumpuan pengabdian profesionalnya.

Said Abdullah menegaskan bahwa posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai “the guardian of republic” tetap tidak bergeser. Penting untuk menjaga TNI agar dapat fokus pada tugas utamanya. Hal yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana menerjemahkan kekuatan cadangan dan pendukung yang terlatih. Konsep pertahanan semesta sudah tertuang dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 2, yang menegaskan bahwa TNI dan Kepolisian adalah kekuatan utama keamanan dan pertahanan, sementara rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung.

Hingga saat ini, Indonesia masih mengandalkan kekuatan pertahanan utama yakni TNI dan kekuatan komponen cadangan, yaitu rakyat yang terpilih untuk mengikuti pelatihan militer. Namun, kesemestaan dari pertahanan ini masih belum terlihat secara optimal, sehingga perlu dievaluasi kembali.

Mengenai wajib militer, saat ini terdapat belasan negara yang masih menerapkan sistem tersebut, termasuk Korea Selatan, Turki, Brasil, Rusia, Aljazair, Armenia, Estonia, Israel, dan Korea Utara. Negara-negara maju di Eropa seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia juga menerapkan wajib militer, bahkan negara netral seperti Swiss. Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Singapura dan Thailand juga menerapkan kebijakan serupa.

Dalam hal ini, Korea Selatan mewajibkan pria berusia 18 hingga 28 tahun untuk mengikuti wajib militer selama 18 hingga 24 bulan, dengan beragam kecabangan militer. Bagi individu yang memiliki prestasi tinggi di tingkat dunia, pemerintah memberikan pengecualian dari wajib militer.

Di Eropa Barat, polanya hampir serupa, dengan kewajiban bagi pria berusia 18 tahun ke atas untuk mengikuti wajib militer. Norwegia pada tahun 2016 bahkan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan perempuan untuk ikut serta dalam militer, sebagai bagian dari kesetaraan gender. Sementara itu, Amerika Serikat yang sebelumnya memberlakukan wajib militer hingga tahun 1973 kini menerapkan sistem selektif, hanya bagi mereka yang lolos dalam seleksi.