Media Kampung, Denpasar – KPU Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Kepolisian Daerah Bali untuk membahas penguatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bali. Audiensi ini juga fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang menjadi perhatian utama kedua lembaga.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi anggota KPU dan Sekretaris KPU, hadir dalam audiensi tersebut. PKS yang dirancang berlaku selama lima tahun ini mencakup ruang lingkup strategis, seperti pertukaran data dan informasi kepemiluan, bantuan pengamanan distribusi logistik, serta koordinasi netralitas anggota Polri.
Dewa Agung Lidartawan menekankan pentingnya dukungan data dari kepolisian, terutama terkait perubahan status anggota Polri yang memasuki masa purnatugas. “Perubahan status ini perlu diikuti dengan pembaruan dokumen kependudukan agar tercatat dengan tepat dalam data pemilih,” ungkapnya.
KPU Bali juga menyoroti kondisi terkait pemutakhiran data pemilih, termasuk anggota Polri yang masih dalam proses pendidikan yang tidak bisa dicoret sebagai pemilih hingga dilantik. PDPB dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk menjaga akurasi data pemilih.
Sinergi dengan Polda Bali diharapkan dapat mendukung pertukaran informasi dan verifikasi data, sehingga pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan lebih efektif dan akurat. Audiensi ini menjadi bagian dari langkah KPU Bali untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengamanan logistik pemilu serta memastikan dukungan informasi akurat untuk penyelenggaraan pemilu yang tertib dan akuntabel.













