Media Kampung – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti, mengusulkan agar konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan wajib diberi label. Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1111).

Valina menilai pengaturan soal tata kelola dan etika penggunaan AI perlu masuk dalam perubahan UU Pemilu. Menurut dia, aturan tersebut penting agar masyarakat mengetahui apakah sebuah materi kampanye dibuat dengan AI, dimanipulasi dengan teknologi itu, atau merupakan konten asli.

Usulan pelabelan konten kampanye AI

Dalam paparannya, Valina menyebut pelabelan diperlukan untuk memberi kejelasan kepada publik. Ia mengatakan pemilih berhak mengetahui secara nyata siapa calon yang berkontestasi dalam pemilu, pilpres, maupun pilkada, tanpa tertipu oleh konten yang dibuat seolah-olah benar.

Selain pelabelan, ia juga mengusulkan larangan dan sanksi terhadap bentuk manipulasi konten yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Bentuk yang disebut antara lain pemalsuan audio-visual, deepfake, tiruan suara, voice cloning, dan disinformasi terencana.

Risiko manipulasi digital dalam kampanye

Menurut Valina, perkembangan teknologi AI berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pemilu. Karena itu, aturan yang jelas dibutuhkan agar teknologi tersebut tidak digunakan untuk menipu pemilih atau merusak reputasi pihak tertentu melalui representasi palsu.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap informasi yang benar menjadi salah satu prasyarat penting dalam pemilu yang sehat. Pemilih, kata dia, perlu memiliki akses pada informasi yang genuine agar dapat menilai kandidat secara tepat.

Usulan lain: politik uang dan pembuktian perkara

Selain soal AI, Valina juga menyinggung perlunya penguatan penanganan politik uang. Ia menyebut praktik itu harus dibasmi karena merusak kebebasan memilih, kesetaraan kompetisi, dan legitimasi hasil pemilu.

UI, lanjut dia, mengusulkan perluasan larangan politik uang hingga mencakup pemberian manfaat ekonomi melalui transaksi digital. Pertanggungjawaban juga dinilai perlu mencakup calon, partai politik, penyandang dana, perantara, dan pihak ketiga yang terlibat.

Di sisi lain, UI mendorong penguatan pembuktian dalam kasus politik uang, termasuk dengan penelusuran transaksi dan penggunaan bukti elektronik. Perpanjangan tenggat penanganan perkara, peningkatan efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta perlindungan bagi pelapor dan saksi juga diusulkan.

Valina turut mengusulkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan pencalonan maupun keterpilihan terhadap calon atau pasangan calon yang terbukti melakukan, memerintahkan, membiayai, atau menyetujui politik uang. Sanksi itu, menurut dia, perlu dibarengi dengan pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keterlibatan masing-masing pihak.