Media Kampung – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan dalam pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur. Langkah ini merupakan kelanjutan dari proses klarifikasi dan pemeriksaan yang telah berlangsung sejak Agustus 2026 untuk memastikan setiap proses pelayanan haji berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak jemaah.
Investigasi dan Pengawasan yang Diperkuat
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa pelimpahan nomor porsi haji menyangkut hak jemaah dan tidak boleh menjadi ruang transaksi atau penyalahgunaan. Kemenhaj berkomitmen memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Harun menambahkan bahwa nomor porsi haji bukan komoditas untuk diperjualbelikan dan negara harus memastikan antrean serta layanan haji berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
Proses Pemeriksaan dan Pendalaman Data
Sejak Agustus 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengumpulkan bahan dan meminta klarifikasi dari sekitar 30 pihak terkait, termasuk jajaran Kemenhaj di daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), instansi kependudukan, rumah sakit, jemaah, dan keluarga jemaah. Sebanyak 19 pihak telah dimintai keterangan dalam pemeriksaan yang berlangsung pada 14-18 September 2026 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Reguler, Ridwan Gaos, yang memimpin tim pemeriksa, mengungkapkan bahwa dari tujuh pelimpahan nomor porsi yang didalami, enam di antaranya ditemukan memiliki permasalahan berupa ketidaksesuaian data dokumen dengan ketentuan.
Hasil pendalaman sementara menunjukkan indikasi penggunaan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya serta adanya indikasi transaksi terkait pengalihan nomor porsi haji tersebut.
Verifikasi Data Kependudukan dan Dokumen Pendukung
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, Kemenhaj melakukan konfirmasi silang terhadap berbagai dokumen dan keterangan dari pihak terkait, termasuk Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya dan Pamekasan. Pemeriksaan melibatkan data kependudukan, hubungan keluarga, dokumen pelimpahan, serta keterangan jemaah dan pihak pendukung proses tersebut agar konstruksi peristiwa dapat dipahami dengan jelas.
Selain itu, beberapa pihak yang belum dapat dihubungi masih dalam pencarian guna dimintai keterangan lebih lanjut.
Proses Pendalaman Masih Berlangsung
Ridwan Gaos menegaskan bahwa proses pendalaman masih berjalan dan Kemenhaj belum mengambil kesimpulan terkait pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Penentuan tindak lanjut akan didasarkan pada data, dokumen, dan keterangan yang telah dikumpulkan sesuai dengan kewenangan Kemenhaj.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj memastikan bahwa mekanisme pelimpahan nomor porsi haji dilakukan secara sah, transparan, dan tidak disalahgunakan demi menjaga keadilan dan hak jemaah haji.














