Media Kampung – BINUS Center of Excellence in Sustainability (Bic-Sus) menggelar diskusi roundtable bertajuk “Scoping Research Collaborations for Indonesia’s Just Energy Transition” pada 23 Oktober 2025. Acara ini mengumpulkan berbagai pihak dari akademisi, industri, pemerintah, hingga pemangku kepentingan di sektor keberlanjutan untuk membahas peluang dan tantangan dalam transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti pentingnya tindakan kolaboratif guna mempercepat komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE). Diskusi menitikberatkan pada peran inisiatif keberlanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dan institusi keuangan, terutama terkait kesiapan investasi dan akses pendanaan internasional.

Berbagai isu krusial juga dibahas, mulai dari konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, keterjangkauan energi terbarukan, hingga koordinasi antar lembaga negara seperti kementerian dan BUMN, termasuk PLN. Pemerintah dinilai memiliki peran vital dalam mengarahkan dan menegakkan agenda Just Energy Transition (JET) melalui kebijakan yang jelas dan stabil agar investasi jangka panjang di bidang energi terbarukan dapat terwujud.

Perwakilan sektor energi mengulas kebijakan energi nasional terbaru dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang menempatkan energi terbarukan sebagai komponen utama dalam pengembangan pembangkit listrik masa depan. Dipaparkan bahwa sekitar 70 persen proyek pembangkit listrik baru akan menggunakan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target net zero emissions.

Diskusi juga menyinggung tantangan finansial dan operasional yang dihadapi PLN dan pemangku kepentingan lain dalam menjaga keseimbangan antara keandalan pasokan listrik, keterjangkauan tarif, dan pengurangan emisi karbon. Meskipun proyek energi terbarukan memerlukan investasi besar, dukungan pemerintah melalui regulasi, subsidi, dan mekanisme kompensasi terbukti penting untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.

Dari sisi korporasi, para peserta berbagi pengalaman terkait implementasi komitmen keberlanjutan dan adopsi kendaraan listrik (EV). Mereka menyoroti ketidakpastian kebijakan subsidi EV yang berdampak pada perencanaan bisnis dan kesiapan pasar. Selain itu, pembangunan ekosistem EV yang lengkap, termasuk infrastruktur pengisian daya dan penyesuaian rantai pasok, dianggap krusial untuk mendukung perkembangan sektor ini.

Perusahaan juga tengah menyusun roadmap Net Zero Emission dengan fokus pada pengurangan emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3. Walaupun emisi langsung dari operasi relatif dapat dikendalikan, emisi Scope 3 masih menjadi tantangan besar karena melibatkan rantai pasok, sistem pengelolaan limbah, dan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga agar transisi energi berjalan inklusif dan adil. Meskipun Indonesia bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih, masih banyak komunitas di daerah terpencil dan kurang berkembang yang baru mendapatkan akses listrik. Hal ini menegaskan perlunya keseimbangan antara ambisi keberlanjutan dengan pemerataan akses energi dan pembangunan ekonomi.

Selain membahas kebijakan dan tantangan industri, diskusi turut menelaah berbagai mekanisme pendanaan untuk inisiatif keberlanjutan dan kolaborasi riset. Sumber dana potensial yang dibicarakan meliputi anggaran negara (APBN), hibah internasional, inisiatif mandiri, serta dukungan dari lembaga internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

Melalui diskusi ini, Bic-Sus berupaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong solusi praktis berbasis riset yang dapat mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini menegaskan komitmen Bic-Sus untuk terus menjembatani dialog antara akademisi, pelaku industri, dan pembuat kebijakan demi masa depan yang lebih hijau dan tangguh bagi Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.