Media Kampung – 11 April 2026 | Pemerintah dan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tengah menelaah rencana mengalihkan sebagian penerbangan Bandara Soekarno‑Hatta ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Langkah ini bertujuan mengatasi kepadatan di Soekarno‑Hatta serta memanfaatkan infrastruktur Kertajati yang belum optimal sejak beroperasi.
DPN menilai opsi tersebut dapat meningkatkan kapasitas penerbangan nasional sekaligus menambah pendapatan daerah Jawa Barat.
Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyatakan bahwa trafik di Soekarno‑Hatta sudah overload dan perlu distribusi ke bandara lain.
Nuril Huda, Executive General Manager BIJB Kertajati, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan sebelumnya agar tidak terulang kegagalan pengalihan rute Bandung ke Kertajati.
Pemerintah daerah, kementerian, dan pemangku kepentingan diminta mengajukan masukan yang akan dianalisis secara komprehensif oleh DPN.
Analisis DPN mencakup dampak ekonomi regional serta potensi pemasukan negara, bukan sekadar aspek transportasi.
Jika diterapkan, skema “multi‑airport system” akan memungkinkan berbagi slot penerbangan antara Soekarno‑Hatta dan Kertajati.
Contohnya, pada rute dengan frekuensi tinggi satu atau dua jadwal harian dapat dialihkan ke Kertajati.
BIJB menargetkan 2,5 juta penumpang per tahun untuk mencapai kemandirian operasional dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.
Ronald H. Sinaga, Direktur Utama PT BIJB, menyatakan bahwa pencapaian 2‑4 juta penumpang akan memungkinkan operasional berkelanjutan dan pemenuhan kewajiban finansial.
Target 2,5 juta penumpang dianggap realistis mengingat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Strategi utama meliputi promosi rute, peningkatan layanan, dan kolaborasi dengan maskapai melalui surat dukungan Kementerian Perhubungan.
Kertajati juga menjadi pintu keluar bagi 730 jemaah haji dari Jawa Barat yang berangkat melalui bandara ini.
Keberhasilan haji tersebut menegaskan peran Kertajati dalam mendukung mobilitas massal sekaligus meningkatkan profil bandara.
DPN menegaskan bahwa keputusan akhir masih dalam tahap kajian dan belum ada alokasi anggaran definitif.
Pihak DPN mengharapkan proses koordinasi lintas sektor dapat dipercepat untuk mewujudkan rencana “lebih cepat lebih baik”.
Jika rencana berjalan, beban Soekarno‑Hatta diharapkan berkurang, Kertajati memperoleh trafik lebih tinggi, dan ekonomi Jawa Barat mendapat dorongan signifikan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan