Media Kampung – 08 April 2026 | Kejaksaan Agung resmi mengangkat Herlangga Wisnu Murdianto sebagai Penjabat Kepala Kejaksaan (Plh) Kajari Karo menggantikan Danke Rajagukguk yang dicopot.
Pembentukan ini diumumkan pada Senin lewat pernyataan resmi Kejagung.
Danke Rajagukguk sebelumnya menjabat selama tiga tahun sejak diangkat pada 2021.
Namun, ia diberhentikan setelah muncul temuan dugaan pelanggaran prosedur internal.
Kejaksaan menyebut bahwa pencopotan tersebut didasarkan pada hasil audit internal yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus korupsi daerah.
Pihak berwenang menegaskan tidak ada intervensi politik dalam proses tersebut.
Herlangga Wisnu Murdianto, seorang jaksa senior, memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di lingkungan kejaksaan.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Selama kariernya, Murdianto dikenal memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut.
Ia juga terlibat dalam beberapa operasi penegakan hukum berskala nasional.
Pada penunjukan, Kejagung menekankan bahwa Murdianto dipilih karena rekam jejaknya yang bersih dan integritas tinggi.
“Kami mengandalkan profesionalisme beliau untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Kepala Kejaksaan Agung.
Sebagai Plh Kajari Karo, Murdianto akan memimpin tim penyidik dalam menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir di wilayah Karo.
Fokus utamanya adalah meningkatkan transparansi proses penyidikan.
Kementerian Hukum dan HAM juga mendukung penunjukan ini, menyatakan pentingnya stabilitas kepemimpinan di kantor kejaksaan daerah.
“Penempatan yang tepat akan mempercepat penuntutan kasus strategis,” kata juru bicara kementerian.
Beberapa aktivis anti korupsi menyambut baik keputusan tersebut, namun menuntut pengawasan ketat terhadap proses penegakan hukum selanjutnya.
Mereka berharap tidak ada lagi intervensi eksternal.
Di sisi lain, pendukung Danke Rajagukguk menilai pencopotan itu bersifat politis.
Mereka menuduh Kejagung menggunakan alasan administratif untuk menggantikan pejabat yang dinilai kritis.
Pemerintah Provinsi Karo mengeluarkan pernyataan netral, menegaskan akan mendukung kerja pejabat baru selama sesuai dengan hukum.
Gubernur Karo menyatakan komitmen pada penegakan hukum yang adil.
Kajari Karo sendiri menangani lebih dari 1.200 kasus setiap tahun, termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan.
Efektivitas kantor tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang stabil.
Murdianto dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan tim penyidik pada minggu pertama masa jabatannya.
Agenda utama meliputi peninjauan kembali kasus yang masih terbuka.
Salah satu kasus prioritas adalah dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Karo yang melibatkan sejumlah kontraktor lokal.
Tim diharapkan dapat menyelesaikan penyidikan dalam tiga bulan ke depan.
Kejagung menambahkan bahwa penunjukan Plh bersifat sementara hingga proses seleksi definitif selesai.
Proses tersebut akan melibatkan evaluasi kinerja dan integritas calon.
Sejumlah pakar hukum menilai penunjukan ini mencerminkan upaya reformasi internal Kejagung.
Mereka menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan standar etika.
Masyarakat Karo diharapkan dapat melihat peningkatan akuntabilitas setelah pergantian kepemimpinan.
Kepercayaan publik menjadi indikator utama keberhasilan penunjukan.
Dengan latar belakang yang kuat, Herlangga Wisnu Murdianto diharapkan menstabilkan operasi kejaksaan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Penunjukan ini menandai langkah baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Karo.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan