Media Kampung, Jakarta – PDI Perjuangan menyatakan tidak akan mengintervensi pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang banteng itu menegaskan akan mendukung siapa pun yang dipilih Presiden.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Bidang Strategis DPP PDIP Said Abdullah saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Said, penentuan calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak perlu dipersoalkan pihak lain.

“Kalau memang surat Presiden itu salah satu isinya Pak Dasco, ya kita dukung,” kata Said, merujuk pada Sufmi Dasco Ahmad.

Said menegaskan sikap yang sama berlaku apabila nama yang diajukan Prabowo bukan Dasco. Ia memastikan PDIP tetap mendukung keputusan Presiden. “Oh itu hak prerogatif Presiden, kita dukung juga,” ujarnya.

Menurut Said, kewenangan tersebut tidak semestinya diganggu gugat. Ia membandingkannya dengan hak prerogatif ketua umum partai dalam menentukan kebijakan internal. “Sama halnya setiap ketua umum partai punya prerogatif. Prerogatif itu enggak bisa diganggu, tidak bisa diganggu gugat,” kata Said.

Said juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki batas waktu. Setelah surat Presiden masuk, MPR memiliki waktu 14 hari sebelum menggelar sidang istimewa. Karena itu, menurut dia, ruang untuk memperpanjang pembahasan politik mengenai sosok pengganti Gibran terbatas.

Di tengah proses tersebut, Said mengungkapkan komunikasi antara PDIP dan Istana berjalan baik sejak Gibran mengundurkan diri. Komunikasi itu, kata dia, juga terjalin dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Komunikasi berjalan lancar, dengan Istana juga berjalan lancar dari sejak awal mundurnya Mas Gibran. Komunikasinya terbangun dengan baik,” tutur Said.

Pernyataan PDIP ini menegaskan posisi partai yang tidak menjadikan penentuan wakil presiden sebagai ajang tarik-menarik politik. Dukungan diberikan dengan tetap mengacu pada kewenangan konstitusional Presiden dan mekanisme yang berlaku di MPR.