Media Kampung – Langkah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan beragam respons dari sejumlah tokoh politik, pimpinan partai, dan organisasi dunia usaha. Tanggapan yang muncul mulai dari sikap hormat hingga harapan agar proses ketatanegaraan berjalan tertib sesuai konstitusi.
Dalam informasi yang dihimpun, Gibran disebut telah mengirim surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11). Sejumlah pihak kemudian memberikan komentar, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hingga Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.
Respons Jokowi dan Prabowo
Joko Widodo menilai jabatan politik selalu memiliki dinamika. Menurut dia, jabatan tersebut bersifat sementara dan tidak lepas dari perubahan politik yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Jokowi juga menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Prabowo Subianto, di sisi lain, menyampaikan keyakinannya bahwa Gibran masih memiliki masa depan yang panjang. Prabowo mengatakan Gibran masih sangat muda dan akan berhasil dalam perjalanan karier serta pengabdiannya ke depan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras Gibran selama mendampingi pemerintahan.
Sikap Gerindra, Apindo, dan Sultan HB X
Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra menyatakan partainya menghormati langkah politik yang diambil Gibran. Gerindra berharap keputusan itu sudah dipertimbangkan secara matang dan ditujukan untuk kebaikan bangsa serta negara. Dasco juga menyebut pembahasan soal nama calon pengganti wakil presiden masih terlalu jauh untuk dibicarakan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya stabilitas politik dan hukum bagi dunia usaha. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan kepastian hukum, stabilitas nasional, dan prediktabilitas kebijakan menjadi pertimbangan penting bagi investor, terutama untuk keputusan investasi jangka panjang. Apindo berharap proses ketatanegaraan berjalan tertib agar tidak mengganggu momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap wakil presiden berikutnya bisa membuat aktivitas pemerintahan dan politik lebih tenang. Ia menilai suasana yang terlalu banyak konflik hanya akan memunculkan respons beragam dari publik. Namun, Sultan tidak berkomentar lebih jauh soal sosok pengganti Gibran karena hal itu menjadi hak presiden dan mekanisme di MPR.
Tanggapan dari DPR dan MPR
Di DPR, anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan mundur merupakan langkah yang lebih elegan dibandingkan diberhentikan melalui proses pemakzulan. Ia menyebut keputusan itu berada dalam konteks proses politik yang sebelumnya juga telah memunculkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Sudding mengatakan, setelah Gibran mundur, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR. Ia merujuk pada aturan yang menurutnya mengharuskan pimpinan MPR segera menggelar rapat gabungan agar tidak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden terlalu lama.
Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melachias Markus Mekeng juga menanggapi langkah Gibran dengan nada hormat. Menurut dia, pengabdian kepada bangsa dan negara tidak dibatasi jabatan maupun kekuasaan. Golkar menilai pengunduran diri itu sebagai sikap negarawan dan berharap seluruh proses politik serta ketatanegaraan tetap berjalan secara konstitusional, demokratis, dan sesuai aturan perundang-undangan.
Proses politik dinilai perlu tetap tertib
Sejumlah tanggapan yang muncul menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak hanya dibaca sebagai keputusan personal, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang berdampak pada proses ketatanegaraan selanjutnya. Di satu sisi, ada penekanan pada penghormatan terhadap langkah yang diambil. Di sisi lain, ada pula harapan agar stabilitas politik, kepastian hukum, dan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
Hingga informasi ini disusun, belum ada penjelasan rinci dalam sumber mengenai tahapan lanjutan yang sudah atau akan ditempuh setelah surat pengunduran diri disampaikan ke MPR. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada proses kelembagaan berikutnya dan bagaimana para aktor politik merespons perkembangan tersebut.














