Media Kampung – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada larangan tegas dalam Undang-Undang MD3 yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik koalisi pengusung pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama yang bukan dari unsur partai koalisi. Ia menegaskan penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Keputusan akhir ada di tangan presiden
Yusril menyebut mekanisme pengajuan calon wakil presiden pada dasarnya mengikuti ketentuan yang ada, namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan presiden. Menurut dia, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk pandangan dari sisi hukum.
“Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo bisa berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum menentukan pilihannya. Namun, keputusan final tetap berada di tangan presiden.
“Kita hargai dan kita hormati menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang. Beliau bisa berkonsultasi kepada siapa pun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden,” ujarnya.
Yusril tidak merinci pasal yang dimaksud
Saat kembali ditanya apakah undang-undang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai koalisi, Yusril tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pasal yang dimaksud. Ia hanya menyebut agar ketentuan dalam UU MD3 dibaca lebih lanjut.
“UU MD3, …tapi tidak begitu… baca sajalah,” tuturnya.
Dengan pernyataan itu, Yusril menegaskan bahwa soal sosok yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden tetap menjadi ranah keputusan Presiden Prabowo, bukan ketentuan yang secara tegas membatasi asal-usul politik calon tersebut.













