Media Kampung – Fraksi Partai Golkar di MPR RI menanggapi kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dengan menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak ditentukan oleh posisi formal maupun kekuasaan. Golkar menyebut Gibran tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia melalui berbagai bidang di luar jabatan kenegaraan.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Melachias Markus Mekeng, mengatakan bangsa dan negara masih membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Gibran untuk terus mengabdi kepada ibu pertiwi. Menurut dia, masih ada banyak ruang pengabdian yang penting dan bermakna bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat.

Mekeng juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih dua tahun terakhir. Ia menilai setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi pengabdian yang dilandasi niat baik tetap patut dihormati.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Mekeng menyebut keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden sebagai sikap negarawan yang patut dihormati. Ia mengatakan, di tengah perbedaan pandangan politik yang kerap menguras energi bangsa, keberanian menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan mencerminkan kedewasaan dalam bernegara.

Golkar juga menegaskan bahwa seluruh proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung di MPR harus dihormati dan didukung. Fraksi Golkar meminta agar setiap tahapan dijalankan secara konstitusional, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” kata Mekeng.

Selain itu, Golkar berharap keputusan politik yang diambil dapat menjadi jalan terbaik bagi Indonesia. Mekeng menyebut perdebatan yang tidak produktif perlu diakhiri agar energi bangsa bisa kembali difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Golkar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.