Media Kampung – DPR mulai menyoroti kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden setelah muncul laporan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen. Sejumlah fraksi merespons dengan nada beragam, namun hampir semuanya menekankan bahwa setiap langkah harus mengikuti prosedur konstitusional.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut pimpinan DPR sudah menerima laporan soal pengumpulan tanda tangan untuk usulan HMP terkait polemik Gibran. Ia mengatakan pembahasan akan dilanjutkan setelah pembukaan masa sidang, dengan terlebih dahulu mendengar masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan.

DPR tunggu mekanisme setelah masa sidang dibuka

Puan menegaskan DPR tidak akan bergerak di luar aturan yang berlaku. Menurut dia, pimpinan DPR akan memproses laporan yang masuk, lalu menentukan langkah tindak lanjut setelah mendengar laporan serta masukan dari fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat, dan anggota DPR.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi NasDem Ahmad Sahroni juga menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat negara, terlebih di posisi wakil presiden, tidak bisa dilakukan sembarangan. NasDem, kata Sahroni, masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh sebelum menyampaikan sikap resmi.

Meski demikian, Sahroni menekankan bahwa partainya siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Ia juga menyerahkan persoalan yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Respons dari PDIP, NasDem, dan Hanura

Di DPR, sejumlah anggota juga memberi tanggapan kritis. Deddy Yevri Hanteru Sitorus dari PDI Perjuangan mempertanyakan langkah Gibran yang meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung karena keduanya berada dalam ranah yang berbeda.

Deddy juga menilai ruang klarifikasi dan pembuktian sebenarnya sudah pernah tersedia sebelumnya. Karena itu, ia memandang permintaan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi hanya memperpanjang polemik.

Dari Partai Hanura, Patrice Rio Capella menilai pengunduran diri secara sukarela akan lebih terhormat dibanding proses pemakzulan di parlemen. Ia menyebut langkah tersebut, jika benar ditempuh, akan dipandang sebagai tindakan ksatria yang mengutamakan kepentingan bangsa dan kestabilan pemerintahan.

Sementara itu, Hermawi Taslim dari NasDem meminta polemik yang berkembang segera diakhiri. Ia menilai niat mundur sebagai wakil presiden tetap harus diproses sesuai konstitusi agar energi politik tidak terus tersita oleh perdebatan yang sama.

HMP disebut sudah ditandatangani puluhan anggota DPR

Wakil Ketua BKSAP DPR sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan partainya mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebut hampir 50 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani formulir usulan tersebut dan suratnya sudah disampaikan ke pimpinan.

Mardani menambahkan bahwa dukungan terhadap usulan HMP datang dari sejumlah fraksi lain, meski rincian sikap resmi masing-masing fraksi belum seluruhnya diumumkan. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengajuan HMP dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.

Gibran dan pertemuan dengan Prabowo

Di tengah ramainya spekulasi soal pengunduran dirinya, Gibran disebut telah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut dan mengatakan Gibran menyampaikan niat untuk mundur sebagai wakil presiden.

Prasetyo kemudian meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri itu. Menurut dia, Presiden justru memberikan saran dan masukan, termasuk agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Gibran sendiri menyampaikan bahwa ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sosok yang dekat secara pribadi, bahkan ia mengibaratkan hubungan keduanya seperti ayah dan anak.

Dengan perkembangan itu, polemik seputar mundurnya Gibran belum berakhir dan kini bergeser ke pembahasan prosedur hukum serta mekanisme politik di DPR. Hingga kini, pimpinan dewan menyatakan akan menunggu masukan resmi sebelum mengambil langkah berikutnya.