Media Kampung – Partai NasDem menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya masih menunggu proses hukum berjalan dan meminta penanganan perkara dilakukan sesuai aturan.

Hermawi menegaskan publik kini semakin cerdas dalam menyikapi persoalan hukum, sehingga proses pengusutan kasus perlu dijalankan secara terbuka. Ia juga menekankan bahwa jika para pihak yang ditetapkan tersangka terbukti bersalah, maka mereka harus diproses berdasarkan prinsip equality before the law.

Dalam penjelasan yang beredar, Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Mereka diduga terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, tokoh politik, media, hingga pengusaha.

Berdasarkan informasi penyidikan sementara yang disebut berasal dari Bareskrim, dugaan penyadapan itu terjadi dalam kurun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi, dan nomor-nomor telepon tersebut disebut disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, polisi juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan itu disebut dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan dalam sistem LIMS. Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NasDem tidak mengomentari substansi tuduhan secara langsung, tetapi memilih menunggu perkembangan berikutnya. Sikap tersebut menunjukkan partai itu masih menempatkan proses hukum sebagai rujukan utama sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.