Media Kampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa jabatan mereka pada 20 Oktober 2026. Meskipun menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk memberikan kritik konstruktif demi kelancaran program-program yang diusung pemerintah.
Dalam sebuah pidato politik yang disampaikan di Bimteknas PKS 2026 di Jakarta Barat, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan harapannya agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa keberhasilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “PKS dan seluruh kadernya, kita semua berdoa dengan tulus berharap keberhasilan beliau. Karena keberhasilan beliau adalah kegembiraan 290 juta warga negara Indonesia,” ujarnya.
Sikap Kritis PKS
Muzzammil menegaskan bahwa posisi PKS dalam koalisi pemerintahan adalah sikap yang kritis, konstruktif, dan solutif. Sikap ini bertujuan untuk mengoreksi serta memperbaiki kebijakan pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia juga menyatakan bahwa sikap tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Negara, yang disambut baik oleh Presiden.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Muzzammil menilai program ini memiliki tujuan mulia, yaitu membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan makanan yang layak saat bersekolah. Namun, kritik terhadap pelaksanaan program ini, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat untuk memastikan agar program tersebut dapat berjalan lebih baik.
“Kalau ada kritik-kritik publik terhadap MBG adalah bentuk kepedulian, untuk menjadikan program ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muzzammil. Ia menjelaskan bahwa kritik sangat diperlukan untuk memastikan program MBG tepat sasaran, tidak mubazir, dan memiliki tata kelola yang baik. Selain itu, kritik juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan pada anak-anak serta korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Prinsip Keadilan dan Profesionalisme
PKS berpendapat bahwa program-program pemerintah berskala besar harus memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Pelaksanaan program juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan profesionalisme agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, PKS berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Indonesia.
